Realitarakyat.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberangkatkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk membantu mempercepat pemulihan pemerintahan daerah pascabencana banjir dan tanah longsor.
Pemberangkatan dilakukan dalam tiga kloter. Pada kloter pertama, 413 praja diberangkatkan pada Sabtu (3/1/2026) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menuju Medan sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Aceh Tamiang.
“Pada pagi hari ini, kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers.
Sisa praja dijadwalkan berangkat pada Minggu (4/1/2026). Seluruh praja ditargetkan telah berada di Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026).
“Jadi totalnya 1.138. Yang tanggal 5 nanti, insyaallah sudah lengkap ada di sana,” kata Tito.
Berdasarkan laporan Rektor IPDN Halilul Khairi, terdapat enam praja yang tidak diberangkatkan karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan, sebagian di antaranya menunjukkan gejala demam berdarah.
Tito menjelaskan, 1.132 praja yang diberangkatkan akan difokuskan untuk membantu pemulihan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten. Para praja dibekali peralatan seperti sekop dan cangkul untuk membersihkan lumpur yang masih mengendap di kantor pemerintahan.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan, terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana,” ujar Tito.
Selain itu, praja IPDN juga ditugaskan membantu aparatur setempat memulihkan pelayanan publik di desa-desa, termasuk layanan administrasi kependudukan yang belum kembali beroperasi.
“Lebih dari 200 yang belum operasional. Dukcapil dan layanan publik lainnya harus bisa dihidupkan,” lanjutnya.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama sekitar satu bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Kemendagri memasukkan penugasan tersebut sebagai bagian dari kurikulum IPDN, yang diperlakukan sebagai kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).
Jika pemulihan pelayanan publik di Aceh Tamiang telah selesai, para praja IPDN berpotensi ditugaskan ke daerah sekitar yang masih membutuhkan dukungan personel. (*)
