Realitarakyat.com – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menata kembali sekaligus mengurangi kuota produksi di sektor pertambangan.
Kebijakan tersebut dinilai penting guna menjaga kestabilan harga komoditas energi dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara nasional.
“Penataan kuota produksi ini harus dilihat sebagai langkah korektif. Negara tidak boleh hanya mengejar volume, tetapi juga nilai tambah, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Cek Endra di Jakarta, Jumat (16/1).
Ia menjelaskan, pengendalian kuota produksi merupakan alat strategis agar pemanfaatan sumber daya alam tidak berlangsung secara berlebihan dan tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan.
Menurut Endra, praktik produksi yang terlalu masif selama ini justru berpotensi menekan harga pasar, mengurangi penerimaan negara, serta memperbesar risiko kerusakan lingkungan di wilayah penghasil.
Ia menyinggung Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi yang merasakan langsung konsekuensi dari aktivitas pertambangan dan sektor energi.
Endra menilai, kebijakan produksi yang tidak diatur dengan baik dapat memicu tekanan lingkungan maupun persoalan sosial di daerah.
Oleh karena itu, pengaturan kuota diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.
“Daerah seperti Jambi membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak. Produksi harus sejalan dengan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cek Endra menegaskan Komisi XII DPR RI mendorong agar kebijakan penyesuaian kuota produksi tersebut dibarengi dengan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam proses penetapannya.
Langkah ini dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah penghasil.
Ia menambahkan, kepastian regulasi tetap menjadi faktor utama dalam menjaga iklim investasi di sektor energi dan pertambangan.
Endra juga menilai pengendalian kuota produksi selaras dengan agenda transisi energi nasional.
Dengan tingkat produksi yang lebih terukur, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan efisiensi, serta menerapkan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
“Tujuan akhirnya jelas, sektor energi dan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan masa depan daerah penghasil,” tuturnya.[prs]
