Realitarakyat.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyambut positif penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).
Ia menilai capaian tersebut merupakan pengakuan penting dari komunitas internasional sekaligus peluang strategis untuk mempercepat pembenahan penegakan hak asasi manusia (HAM) di dalam negeri.
“Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” kata Mafirion di Jakarta, Jumat (9/1).
Indonesia dijadwalkan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB dalam sidang di Jenewa, Swiss, pada Kamis (8/1). Informasi mengenai penetapan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada Senin (5/1).
Mafirion menyampaikan, kepercayaan yang diberikan dunia internasional akan memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam berbagai forum global. Menurut dia, jabatan tersebut membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam isu-isu HAM internasional.
“Sebagai representasi Global South, Indonesia akan memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” ujarnya.
Selain memperluas peran diplomatik, Mafirion menilai presidensi Dewan HAM PBB juga akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, perdamaian, dan nilai-nilai hak asasi manusia.
Ia menambahkan, posisi tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam membentuk arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog dan kerja sama, serta mendorong pencegahan politisasi isu HAM yang kerap muncul di forum internasional.
“Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” kata Mafirion.
Lebih lanjut, ia menilai peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan dan HAM regional.
Menurut Mafirion, dampak lanjutan dari meningkatnya kepercayaan global tersebut berpotensi menciptakan stabilitas hukum dan politik yang lebih baik, sehingga mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Posisi tersebut benar-benar harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tawar dalam diplomasi baik di level regional maupun global,” tuturnya.[prs]
