Realitarakyat.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengubah pola kerja yang bersifat seremonial menjadi lebih substansial pada 2026.
Saleh menilai masih banyak nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Kemenpar dengan kementerian lain, namun belum seluruhnya dilaporkan kepada DPR.
Ia menegaskan, kerja sama tersebut harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Itu bagus, tapi tentu harus ada hasilnya karena anggaran (Kemenpar) Rp1,8 triliun, itu bukan punya Kementerian Pariwisata tapi punya rakyat Indonesia. Betul ya? Bukan untuk seremonial,” kata Saleh saat rapat bersama Menteri Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1).
Ia juga meminta Kemenpar menyampaikan informasi terkait berbagai kegiatan pariwisata yang digelar di daerah.
Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap turun langsung ke lapangan dengan biaya dari DPR apabila terdapat kegiatan Kemenpar di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Saleh mengundang Kemenpar untuk menggelar rapat evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir. Ia juga ingin mengetahui secara rinci rencana program kerja kementerian tersebut pada 2026.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenpar, tetapi juga DPR sebagai lembaga pengawas sekaligus pengawal kebijakan.
Saleh menambahkan, Kemenpar merupakan mitra terbesar kedua Komisi VII DPR RI setelah Kementerian Perindustrian, sehingga pengawasan terhadap program dan anggaran menjadi hal yang penting.
Di sisi lain, ia menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah daerah pada 2026. Karena itu, Saleh berharap Kemenpar mampu menghadirkan terobosan besar yang dapat mendorong perekonomian masyarakat.
“Makanya kami harus tentu konsisten mengawal itu supaya kita sama-sama ada prestasi lah dalam rangka mewujudkan pengabdian konkrit kita bagi bangsa dan negara kita,” katanya.[prs]
