Realitarakyat.com – Ancaman perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia, mulai dari banjir besar di Amerika Serikat hingga bencana hidrometeorologi di Indonesia, menuntut respons kebijakan yang cepat dan terukur.
DPR RI menegaskan bahwa pembenahan regulasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mitigasi bencana kini menjadi prioritas mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.
Urgensi tersebut dibahas secara mendalam dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana”.
Agenda yang diinisiasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (5/2).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti fenomena alam yang kian mengkhawatirkan.
Ia mencontohkan situasi banjir besar disertai hujan salju ekstrem yang melanda wilayah di Amerika Serikat sebagai bukti bahwa krisis iklim merupakan ancaman lintas negara yang nyata.
Nasir menekankan bahwa meski bencana berasal dari faktor alam, kegagalan manusia dalam tata kelola lingkungan dapat memperparah skala kerusakan yang terjadi.
“Bencana memang bersumber dari alam, tetapi ketika manusia gagal mengelolanya dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan merusak sendi-sendi kehidupan,” kata Nasir.
Legislator asal Aceh ini berpendapat bahwa kunci utama mitigasi terletak pada regulasi yang mampu menjamin keseimbangan ekosistem. Aturan hukum harus bertindak sebagai benteng untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang memicu kerentanan lingkungan.
Nasir menegaskan bahwa sinergi antarlembaga harus diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar terjebak dalam tataran administratif.
“Regulasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk peran manusia di dalamnya, menjadi sangat penting. Energi sinergi dan kolaborasi menghadapi bencana tidak boleh berhenti sebagai wacana atau sekadar dokumen kebijakan,” ujarnya.
Melalui forum ini, DPR berharap muncul kesadaran kolektif yang mendorong aksi sistematis dan berkelanjutan. Penanganan cuaca ekstrem memerlukan kerja sama erat antara pemerintah, lembaga legislatif, serta peran aktif masyarakat demi mencegah terjadinya bencana kemanusiaan di masa depan.[prs]
