Realitarakyat.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap lambatnya progres program 3 juta rumah sebagai sinyal evaluasi serius bagi pemerintah.
Fahri menegaskan bahwa teguran tersebut merupakan momentum untuk mengoreksi arah kebijakan agar kembali pada prinsip ekonomi kerakyatan dan pemenuhan hak dasar warga negara.
Kritik tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo menyoroti adanya kesenjangan besar antara target ambisius pemerintah dengan realisasi aktual di lapangan.
Presiden secara langsung mempertanyakan hambatan struktural dan birokrasi kepada Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengingat program ini merupakan pilar utama visi kesejahteraan nasional.
“Kritik yang muncul, termasuk dari Presiden sendiri, menunjukkan pelaksanaannya belum sesuai harapan. Ini harus dibaca sebagai momentum koreksi menyeluruh,” ujar Fahri Hamzah, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (18/3) malam.
Menurut Fahri, arah kebijakan perumahan perlu dikembalikan pada pemikiran tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo yang menempatkan hunian sebagai simbol martabat manusia, bukan sekadar komoditas komersial.
Ia juga merujuk pada keberhasilan negara-negara Skandinavia, Singapura, dan Malaysia yang menunjukkan dominasi peran negara dalam penyediaan rumah rakyat.
Saat ini, implementasi program diakui masih tersendat akibat faktor kelembagaan Kementerian Perumahan yang relatif baru dan birokrasi yang belum solid.
Fahri menekankan bahwa fokus pemerintah ke depan tidak hanya pada kuantitas unit, tetapi pada pembangunan peradaban dan jaminan hak dasar masyarakat. (ndi)
