Realitarakyat.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau para pengusaha dan dunia industri untuk memperluas akses lapangan kerja bagi penduduk lanjut usia (lansia).
Langkah ini diambil guna merespons transisi Indonesia menuju era masyarakat menua (ageing society) serta untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja senior di pasar kerja nasional.
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan inklusif kini menjadi kebutuhan mendesak.
Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan proporsi penduduk lansia mencapai 11,93 persen dari total populasi pada 2025.
“Diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Estiarty saat membuka Workshop Link and Meet di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurut Estiarty, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia saat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kelompok usia produktif lainnya.
Padahal, meningkatnya angka harapan hidup memberikan peluang bagi kelompok lansia untuk tetap berkontribusi dalam perekonomian jika ekosistem kerja mendukung.
Sebagai langkah konkret, Kemnaker saat ini tengah menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus.
Regulasi ini nantinya akan mengatur perlindungan serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lanjut usia.
Estiarty menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pihak swasta.
“Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak hanya implementatif, tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan,” pungkasnya. (*)
