Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, menegaskan bahwa program pencetakan wirausahawan baru tidak akan efektif jika pendidikan kewirausahaan hanya mandek pada teori di ruang kelas.
Menurutnya, pemerintah harus mengintegrasikan pelatihan tersebut dengan akses modal, pendampingan bisnis berkelanjutan, serta perluasan pasar agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat naik kelas.
Hal itu disampaikan Eva dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Eva menyebutkan, Komisi VII DPR RI mendukung penuh penguatan jiwa usaha di masyarakat. Namun, ia menyayangkan ekosistem usaha saat ini yang dinilai belum menyeluruh, sehingga banyak pelaku usaha pemula yang kebingungan setelah mendapatkan pelatihan.
“Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing,” ujar Eva.
Lebih lanjut, Eva menyoroti posisi Indonesia yang dinilai masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dalam hal pengembangan UMKM yang berdaya saing tinggi.
Masalah utama di tanah air bukan sekadar modal, melainkan lemahnya akses pasar dan minimnya bimbingan jangka panjang dari pemerintah.
“Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui kemitraan Komisi VII dengan kementerian di sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, Eva mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Dukungan menyeluruh ini dinilai krusial agar produk lokal mampu mandiri dan kompetitif, baik di pasar nasional maupun global. (ndi)
