Realitarakyat.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan kontroversial politikus senior Amien Rais yang menyasar kehidupan pribadi Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Said menilai informasi tersebut tidak layak beredar dan hanya menjadi “sampah informasi” di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa segala hal yang menyangkut ranah privat pejabat publik tidak seharusnya dijadikan bahan diskursus terbuka karena tidak memiliki relevansi maupun manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
“Ya, pihak terkait wajib men-takedown itu, karena tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut private, ranah private pejabat publik, itu menjadi diskursus. Karena itu menjadi sampah informasi publik saja,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).
Said berpendapat bahwa penyebaran isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi hanya akan memperkeruh suasana dan menurunkan kualitas komunikasi politik di Indonesia.
Menurutnya, diskursus nasional seharusnya difokuskan pada kebijakan strategis dan kepentingan rakyat, bukan pada serangan personal yang tidak berdasar.
Meski mengkritik keras konten yang disampaikan, Said mengaku masih menempatkan Amien Rais sebagai salah satu tokoh bangsa. Namun, ia mengingatkan bahwa ketokohan seseorang juga diuji dari keberanian untuk mengakui kekeliruan apabila terjadi “slip lidah” atau kealpaan dalam berucap.
“Kalau menurut hemat saya, saya ingin menempatkan Pak Amien Rais sebagai tokoh bangsa. Sebagai tokoh bangsa, menyampaikan hal-hal yang baik, atau tiba-tiba slip lidah atau katakanlah alpa, kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang,” tambahnya.
Kegaduhan ini bermula dari unggahan di kanal YouTube pribadi Amien Rais yang melontarkan kritik keras terkait kedekatan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Letkol Teddy Indra Wijaya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari berbagai kalangan lantaran dianggap mencampuri urusan pribadi dan menyerang aspek moralitas tanpa didukung bukti yang autentik.
Hingga saat ini, desakan untuk menertibkan konten tersebut terus menguat guna menjaga etika komunikasi publik di era digital. PDI Perjuangan berharap agar ruang publik ke depan lebih banyak diisi dengan perdebatan gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa.[prs]
