Realitarakyat.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI melempar usulan revolusioner berupa pembangunan infrastruktur tenda bertingkat di kawasan Mina, Arab Saudi.
Terobosan arsitektur logistik ini disodorkan sebagai formula mutakhir untuk memotong benang kusut masalah kepadatan ekstrem (overcapacity) yang konsisten mendera jemaah haji reguler asal Indonesia saat fase puncak mabit.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji 2026, Marwan Dasopang, memaparkan bahwa cetak biru tenda bertingkat tersebut wajib dipertimbangkan secara serius oleh otoritas terkait.
Mengingat, opsi pemekaran wilayah (perluasan area) secara horizontal di Mina sudah tidak mungkin lagi dilakukan akibat benturan keterbatasan geografis lahan suci.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jamaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” kata Marwan Dasopang dalam keterangan resminya, Jumat (29/5).
Selain urusan rekayasa fisik tenda, Marwan menyodorkan opsi taktis kedua berupa optimalisasi sanksi hukum fikih melalui penerapan skema tanazul.
Skema ini dirancang bagi klaster jemaah Indonesia yang posisi pemondokan hotelnya di Makkah berada pada radius dekat dengan area Mina, di mana mereka diizinkan kembali ke pemondokan tanpa harus bermalam di dalam tenda maktab.
“Dari sekitar 201 ribu jamaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jamaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” urai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut merinci kalkulasi draf distribusinya.
Marwan meyakini, apabila formulasi pengalihan 60 ribu jemaah ke hotel ini sukses dieksekusi, maka ruang komunal di dalam tenda-tenda Mina secara otomatis akan melonggar. Efeknya, sisa jemaah lain yang bertahan di maktab dapat menikmati ruang istirahat yang jauh lebih representatif dan aman.
Kendati demikian, Marwan menggarisbawahi bahwa megaproyek dan rekayasa pergerakan massa ini memerlukan kajian ilmiah yang mendalam, kesiapan manajemen organisasi yang matang, serta persetujuan diplomasi tingkat tinggi dari Kerajaan Arab Saudi.
Oleh sebab itu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI yang baru diharapkan mampu menjadi ujung tombak negosiasi strategis ini.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi,” tegas Marwan.
Marwan mewanti-wanti agar potret penderitaan jemaah akibat berdesakan di Mina tidak diposisikan sebagai pemandangan musiman yang dimaklumi tanpa adanya intervensi kebijakan. Eksekutif dituntut memiliki keberanian politik untuk mengeksekusi langkah radikal demi menjamin hak keselamatan warga negara.
Di luar sengkarut Mina, Marwan melayangkan apresiasi tinggi terhadap potret penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dinilai menunjukkan grafik performa yang baik di sektor hulu.
Ia memuji kesiapsiagaan petugas yang membuat draf tahapan awal di Makkah dan Madinah berjalan mulus sesuai linimasa agenda.
“Namun, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jamaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jamaah,” imbuh legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut memotret realitas tapak.
Menutup draf evaluasinya, Marwan membeberkan rentetan laporan sekunder dari akar rumput mengenai buruknya fasilitas penunjang di Mina yang disediakan oleh pihak Syarikah atau maktab lokal.
Mulai dari sistem mesin pendingin ruangan (AC) yang kerap mati di tengah cuaca panas ekstrem, hingga tersendatnya pasokan air bersih pada fasilitas toilet umum.
Rangkaian kendala laten ini ditegaskannya harus menjadi pemantik bagi lahirnya kebijakan jalan tengah baru pada musim operasional haji mendatang.[prs]
