Realitarakyat.com – Kepala Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, mengusulkan kepada Komisi XIII DPR RI supaya alokasi anggaran KSP ke depan dapat berdiri sendiri secara terpisah.
Dudung mendesak agar penganggaran lembaga yang dipimpinnya tersebut tidak lagi ditempatkan di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Langkah ini dinilai krusial mengingat beban kerja KSP yang sangat besar dalam mengawal jalannya pemerintahan, namun saat ini ruang geraknya tersandera oleh keterbatasan anggaran.
“KSP itu anggarannya harus tersendiri sehingga tidak lagi di bawah Sesneg (Sekretaris Negara). Mudah-mudahan Pak Ketua (Komisi XIII DPR) nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya, kami KSP demi bangsa dan negara,” kata Dudung saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).
Dudung memaparkan, saat ini KSP mendapatkan alokasi anggaran total sekitar Rp108 miliar untuk durasi satu tahun. Ironisnya, sebanyak 90 persen dari keseluruhan dana tersebut sudah habis tersedot hanya untuk pos alokasi gaji pegawai.
Dampaknya, anggaran yang tersisa untuk membiayai kunjungan kerja (kunker) dalam rangka menjalankan tugas pengawasan di lapangan hanya menyisakan angka sebesar Rp3 miliar dalam satu tahun. Minimnya dana operasional senilai Rp3 miliar itu pun masih harus dibagi rata untuk menopang kinerja empat deputi yang ada di internal KSP.
Akibat pemangkasan dan keterbatasan anggaran yang masif ini, Dudung menceritakan pengalaman pribadinya yang sempat hendak berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan, guna menyelesaikan permasalahan pembangunan kampung nelayan di sana. Namun, karena kas lembaga tidak memadai, ia terpaksa merogoh kocek pribadi agar misi pengawasan tersebut tetap berjalan.
Kendati dihadapkan pada situasi finansial yang mencekik, Dudung memastikan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki beban apa pun untuk bisa mengawal ketat setiap program prioritas yang kini tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya saja, ia mengingatkan bahwa aktivitas pengawasan yang objektif di lapangan tetap membutuhkan dukungan modal.
“Saya harus ke sana kan pakai pesawat misalnya, betul,” cetusnya mencontohkan.
Lebih lanjut, mantan Kasad ini mengurai bahwa arah kerja strategis KSP meliputi empat pilar utama, yakni memonitor program-program berbasis data, melakukan percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, mengelola isu-isu strategis nasional, serta menyusun rekomendasi taktis kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam pelaksanaan di tingkat akar rumput, KSP bertugas memastikan setiap sumbatan atau hambatan yang muncul dapat dideteksi sejak dini. Setelah terdeteksi, KSP akan mengoordinasikannya dengan kementerian/lembaga terkait, lalu mengawal tindak lanjutnya hingga memperoleh solusi konkret yang dapat dieksekusi.
Sebagai ekor berita, Dudung menekankan bahwa keberhasilan visi pengawasan ini tidak dapat dicapai secara sepihak. Kemandirian anggaran yang diperjuangkannya membutuhkan lampu hijau dari pihak parlemen.
“KSP juga meyakini bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran maupun fungsi pengawasan,” pungkas Dudung.[prs]
