Realitarakyat.com – Potensi raksasa ekonomi digital Indonesia dinilai belum digarap optimal oleh pemerintah untuk mendongkrak sektor produksi dalam negeri.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan ekspansi besar-besaran terhadap jumlah pelaku usaha digital domestik.
Langkah taktis ini mendesak dilakukan agar ekosistem digital nasional tidak sekadar memosisikan masyarakat sebagai konsumen, melainkan bertindak sebagai produsen yang menciptakan nilai tambah.
Perbanyakan jumlah pemain lokal ini dinilai menjadi kunci utama dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlebar basis kantong penerimaan fiskal negara.
Dukungan tersebut disampaikan Amin menyusul adanya ketimpangan pasar berdasarkan hasil riset NEXT Indonesia Center.
Data menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi digital di tanah air selama beberapa tahun terakhir ini nyatanya masih didominasi oleh membeludaknya angka masyarakat yang gemar berbelanja daring, bukan karena bertambahnya jumlah pelaku usaha digital mandiri.
Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa Indonesia masih terjebak sebagai pasar empuk bagi produk asing.
“Ini tantangan besar bagi pemerintah. Transformasi digital seharusnya tidak hanya melahirkan lebih banyak konsumen, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha digital yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional,” ujar Amin di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu membeberkan anomali data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025. Jumlah konsumen belanja daring melesat tajam dari 14,9 juta orang di tahun 2019 menjadi 54 juta orang pada 2025.
Ironisnya, pertumbuhan jumlah penjual daring justru berjalan lambat, yakni hanya merangkak dari 5,9 juta menjadi 9,7 juta orang, bahkan cenderung jalan di tempat alias stagnan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Padahal, Amin meyakini penguatan pilar wirausaha digital akan memicu efek domino yang luas bagi makroekonomi, mulai dari mengatrol pendapatan rumah tangga, memperluas lapangan kerja baru, hingga memperbesar basis wajib pajak nasional.
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyitir laporan e-Conomy SEA 2025 besutan Google, Temasek, dan Bain & Company.
Laporan tersebut mencatat nilai ekonomi digital Indonesia telah menyentuh angka fantastis sebesar USD99 miliar atau setara Rp1.654 triliun pada 2025, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai penguasa pasar digital terbesar di Asia Tenggara.
Sayangnya, perputaran uang yang masif tersebut belum berbanding lurus dengan setoran ke kas negara.
Data resmi pemerintah mencatat total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sepanjang tahun 2020 hingga 30 November 2025 hanya mentok di angka Rp44,55 triliun, atau rata-rata sekadar menyumbang sedikit di atas Rp7 triliun per tahun. Angka ini dinilai masih sangat minim dari potensi riil yang ada.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut mengingatkan bahwa sektor ini wajib ditransformasikan menjadi mesin utama pertumbuhan.
Hal ini krusial mengingat pemerintah memikul target besar agar ekonomi digital mampu menyumbang kontribusi hingga 19,6 persen terhadap Produk Domestik Bitu (PDB) pada tahun 2045.
“Ekonomi digital semestinya dimanfaatkan untuk bekerja, berwirausaha, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah. Pemerintah perlu bergerak cepat memperkuat pelaku usaha digital,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Amin menggarisbawahi bahwa optimalisasi kekuatan ekonomi domestik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, memanasnya tensi geopolitik, serta ruang APBN yang kian menyusut.
Ia pun mendesak eksekutif memberikan perhatian khusus pada penguatan ekosistem digital bagi kelompok masyarakat yang tengah merangkak menuju kelas menengah.
“Kebijakan digital tidak sekedar perluasan akses internet, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu membangun usaha, memperluas pasar, dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan,” pungkasnya.[prs]
