Kritik Ekonomi Neoliberal, Presiden Prabowo Desak Kembali ke Sistem Kerakyatan

Kritik Ekonomi Neoliberal, Presiden Prabowo Desak Kembali ke Sistem Kerakyatan
Presiden Prabowo Subianto di acara Harkopnas ke 79. //net

Realitarakyat.com — Presiden Prabowo Subianto menilai sistem ekonomi Indonesia dalam 30 tahun terakhir telah dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Atas dasar itu, Presiden mendesak agar arah pembangunan nasional segera dikembalikan pada konsep ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan demi menjamin kesejahteraan masyarakat yang merata.

Kritik tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Ia menegaskan, ekonomi kekeluargaan penting diterapkan karena memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dan memperoleh kesempatan ekonomi yang sama.

“Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo menyatakan dirinya tidak berniat menyalahkan pihak tertentu terkait penerapan kebijakan ekonomi di masa lalu.

Menurutnya, dominasi neoliberalisme tersebut merupakan bentuk kekeliruan para elite terdahulu yang telanjur meyakini kapitalisme ala Barat dapat menghadirkan kesejahteraan instan bagi rakyat banyak.

Namun, Kepala Negara menyebut bahwa bukti otentik selama tiga dasawarsa terakhir memperlihatkan asumsi tersebut tidak terbukti di lapangan.

Mantan Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) ini mengklaim telah sejak lama memperingatkan kegagalan sistem kapitalisme tersebut dalam menyejahterakan rakyat.

“Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat, tidak benar. Paham kapitalisme, neoliberal tidak akan berhasil dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak,” pungkasnya. (*)