Realitarakyat.com – Komisi XI DPR RI menyoroti tajam postur pembiayaan APBN pada semester pertama 2026 yang masih tersandera oleh beban pembayaran utang dalam jumlah besar.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk membayar utang di paruh pertama tahun ini telah menembus Rp477 triliun, berbanding terbalik dengan pembiayaan investasi pemerintah yang hanya dianggarkan sekitar Rp57 triliun.
Kondisi tersebut dinilai menyempitkan ruang gerak fiskal negara untuk mendanai sektor-sektor produktif. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menilai ketimpangan alokasi ini menghambat lahirnya mesin pertumbuhan ekonomi baru.
“Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” kata Kamrussamad dalam acara Dialektika Demokrasi bertema “Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Kamrussamad mengingatkan, lonjakan total utang pemerintah dalam satu dekade terakhir—yang melesat dari kisaran Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024—kini menjadi kerikil tajam bagi keberlanjutan fiskal nasional.
Evaluasi paruh pertama tahun ini dianggapnya krusial sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
Selain beban utang, rapuhnya ketahanan energi akibat tingginya ketergantungan pada impor minyak mentah turut memperberat kondisi ekonomi dalam negeri.
Saat ini, produksi minyak domestik hanya mampu menyuplai sekitar 615 ribu barel per hari, jauh di bawah angka kebutuhan nasional yang menyentuh 1,6 juta barel per hari.
“Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” ujarnya menambahkan.
Di sektor penerimaan, DPR juga mengkritik kualitas setoran pajak yang dinilai belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang murni dan berkelanjutan.
Kamrussamad membeberkan temuan lapangan mengenai adanya sejumlah kantor pelayanan pajak yang sengaja mempercepat penarikan pembayaran pajak—yang seharusnya jatuh tempo tahun depan—demi mengejar target jangka pendek di masing-masing wilayah.
Bergeser ke ranah belanja, APBN tahun ini sejatinya telah diguyur anggaran sebesar Rp182 triliun melalui 10 Instruksi Presiden (Inpres) demi menggerakkan ekonomi daerah lewat program desa, ketahanan pangan, dan infrastruktur.
Kendati demikian, DPR masih menemukan adanya kasus kebocoran anggaran pada sejumlah program strategis pemerintah.
“Semangat spending better harus benar-benar diwujudkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tegas Kamrussamad, mendesak adanya penguatan tata kelola dan pengawasan.
Meskipun melayangkan sejumlah kritik, parlemen mengapresiasi respons positif dari kebijakan makroprudensial dan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang berhasil menurunkan biaya dana perbankan guna memicu kredit korporasi.
Ke depan, DPR mendorong optimalisasi 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri daerah agar penyaluran modal ke sektor UMKM dan industri manufaktur semakin meluas.[prs]
