Realitarakyat.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, pasca-pengunduran dirinya dari jabatan tersebut.
Kendati demikian, Korps Adhyaksa menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Nanik apabila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN tahun anggaran 2025–2026.
Kepastian mengenai status pemanggilan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pada Rabu (22/7/2026).
“Untuk saat ini belum ada jadwal pemanggilan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).
Anang menggarisbawahi bahwa pemanggilan saksi maupun pihak terkait dalam perkara ini sepenuhnya mengacu pada dinamika kebutuhan pembuktian di meja penyidikan.
“Ke depan tidak menutup kemungkinan sepanjang penyidik memerlukan keterangannya untuk pembuktian,” ujarnya.
Sebelumnya, Nanik S. Deyang secara resmi mengajukan pengunduran diri dari posisi Kepala BGN dengan alasan ingin berkonsentrasi menjalani perawatan medis.
Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, Nanik membeberkan bahwa dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung secara intensif di luar negeri usai berpamitan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya,” kata Nanik.
Lebih jauh, Nanik mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui permohonan mundurnya, namun tetap memintanya untuk mengawal BGN.
Ia juga menyebut adanya kemungkinan Presiden membentuk dewan pengawas BGN dan pelaksanaan Program MBG yang berpeluang ditempati oleh dirinya sebagai ketua dewan pengawas.
Meski telah melepas jabatannya, Nanik menegaskan tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah.[prs]
