Realitarakyat.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp100 miliar dari pos dana eksisting Kementerian PU untuk mempercepat penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah intervensi cepat ini diambil guna menjamin pemulihan fasilitas publik serta aksesibilitas logistik warga terdampak dapat segera berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran kementerian secara mandiri ini dilakukan atas dasar urgensi situasi darurat di lapangan yang membutuhkan penanganan serba cepat.
Pihaknya berkomitmen memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar demi menunjang kehidupan masyarakat yang terganggu.
“Untuk dana, betul kami sementara menggunakan dana eksisting (Kementerian PU). Jadi saya pakai dana-dana yang ada. Mungkin untuk tanggap darurat sementara waktu kita alokasikan hampir sekitar Rp100 miliar,” ujar Dody di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menteri PU tersebut menambahkan bahwa seluruh jajaran teknis kementerian telah diinstruksikan untuk siaga penuh selama masa tanggap darurat hingga fase rekonstruksi selesai.
Kehadiran fisik negara di kawasan terdampak dinilai mutlak untuk memulihkan kembali sarana jalan, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan yang rusak.
Langkah responsif ini selaras dengan empat pilar pengabdian yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, yakni menegakkan konstitusi.
Mengutamakan kepentingan nasional, mengurai kesulitan rakyat secara presisi, serta menjamin masa depan generasi mendatang.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Dody turun langsung meninjau titik-titik kerusakan serta lokasi pengungsian warga di Kabupaten Nagekeo.
Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk menginventarisasi tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur vital secara cermat.
Dalam kesempatan tersebut, ia memimpin rapat koordinasi darurat bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta jajaran BNPB, Kodim, dan Basarnas.
Sinergi lintas instansi ini difokuskan pada percepatan pendataan aset publik yang rusak guna mempermudah tahap rekonstruksi.
Guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores sebelumnya sempat memicu longsor dan kerusakan parah pada beberapa ruas jalan serta jembatan utama.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah mengerahkan alat berat serta personel ke titik-titik kritis untuk membuka kembali akses transportasi warga.[prs]
