Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 293 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, Jawa Timur.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa (1/9/2026) tersebut mengakibatkan ratusan santri harus dilarikan ke delapan rumah sakit berbeda akibat gejala berat.
Menanggapi insiden ini, Nurhadi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politisi Partai NasDem itu menilai kasus di Sidoarjo tidak boleh dipandang sebagai kejadian parsial.
Pasalnya, masalah serupa dilaporkan terus berulang di berbagai daerah, seperti di Papua, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai penyediaan makanan mulai dari sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, hingga distribusi.
Guna mencegah kejadian berulang, Nurhadi mendorong BGN untuk memperketat standar operasional SPPG, memperkuat pengawasan nyata di lapangan, serta menjalin koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem pelacakan (traceability) serta penjatuhan sanksi tegas berupa penghentian operasional atau pencabutan izin bagi SPPG yang terbukti melanggar.
Nurhadi mengingatkan bahwa makanan dalam program MBG harus memenuhi prinsip gizi sekaligus aman dikonsumsi.
Evaluasi menyeluruh dan audit nasional diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan agar tujuan mulia peningkatan gizi anak bangsa tidak justru membahayakan kesehatan mereka. (ndi)
