Realitarakyat.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah untuk meningkatkan akurasi data desil guna memastikan seluruh program subsidi negara tepat sasaran.
Pembenahan sistemik ini dinilai sangat mendesak agar persoalan inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial dapat segera diselesaikan secara permanen.
Ia membeberkan fakta di lapangan di mana banyak warga kurang mampu justru luput dari daftar penerima manfaat.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tergolong mampu justru menikmati subsidi negara akibat ketidakakuratan basis data yang digunakan pemerintah.
“Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” kata Said, dalam keterangan persnya, Kamis (3/9/2026).
Politisi tersebut menegaskan bahwa persoalan validitas data kemiskinan senantiasa menjadi fokus perhatian utama Banggar DPR RI dalam setiap pembahasan anggaran.
Pasalnya, ketidaktepatan data dasar tersebut berdampak langsung terhadap inefisiensi serta ketidakefektifan penyaluran dana bantuan pemerintah.
Guna mengatasi kebocoran anggaran tersebut, Said mendorong pemerintah untuk memanfaat kemajuan teknologi modern dalam memverifikasi identitas para penerima subsidi.
Ia mengusulkan penerapan sistem identifikasi biometrik seperti pemindaian sidik jari atau retina mata agar proses penyaluran menjadi jauh lebih presisi.
“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” tegasnya.[prs]
