Realitarakyat.com – Setelah menuntaskan karier panjang di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komjen Pol. (Purn.) Muhammad Fadil Imran kini memasuki babak baru pengabdiannya di pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, Kamis, melantik Fadil sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Pengangkatan tersebut menjadi bagian dari perombakan kabinet dan sejumlah posisi strategis pemerintahan. Fadil dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam prosesi pelantikan, Fadil bersama sejumlah pejabat negara lainnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Setelah itu, ia menandatangani berita acara pelantikan yang turut disahkan oleh Presiden.
Penunjukan Fadil menarik perhatian karena dilakukan tidak lama setelah ia mengakhiri masa dinasnya di Polri pada Agustus 2026. Selama berkarier di Korps Bhayangkara, ia dikenal sebagai salah satu perwira yang pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, hingga menjadi Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya.
Kariernya terus menanjak ketika dipercaya menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2023. Menjelang masa pensiun, ia juga menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, posisi yang berkaitan langsung dengan pengendalian berbagai operasi kepolisian di tingkat nasional.
Di luar institusi kepolisian, Fadil juga dikenal aktif di dunia olahraga sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2024-2028.
Kini, tantangan berbeda menantinya. Sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Fadil akan terlibat dalam pengelolaan salah satu kawasan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Wilayah Pantai Utara Jawa selama ini menjadi pusat aktivitas industri, perdagangan, logistik, hingga kawasan permukiman yang terus berkembang.
Pengalaman panjangnya dalam pengelolaan keamanan, koordinasi lintas lembaga, dan penanganan berbagai persoalan lapangan dinilai dapat menjadi modal penting dalam mendukung tugas badan otorita tersebut.
Pelantikan Fadil berlangsung bersamaan dengan sejumlah pergantian pejabat negara lainnya, termasuk pelantikan Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Bagi Fadil, jabatan baru ini menandai pergeseran peran dari sektor keamanan menuju pengelolaan dan pembangunan kawasan strategis. Sementara bagi pemerintah, kehadirannya di Badan Otorita Pantai Utara Jawa diharapkan dapat memperkuat tata kelola kawasan yang menjadi salah satu urat nadi aktivitas ekonomi nasional.(Din)
