Realitarakyat.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menyoroti APBD-Perubahan tahun 2021 dalam rapat paripurna secara virtual dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-P tahun 2021.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Probolinggo Jon Junaedi dihadiri oleh pimpinan dan Ketua Fraksi, sementara anggota dewan dan pihak eksekutif mengikuti secara virtual karena masa pandemi Covid-19.
“Secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2021,” kata anggota dewan Hafiluddin Faqih di Probolinggo, Senin (23/8).
Fraksi Nasdem menyoroti penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang tentu berpengaruh besar khususnya dalam sektor wisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah yang tinggi di Probolinggo, sehingga meminta pemerintah daerah meningkatkan pendapatan selama pandemi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan langkah cepat yang dapat diambil pemerintah daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi serta hal lain terkait peningkatan daya saing dunia pendidikan yang dilakukan secara webinar.
Sedangkan Fraksi Gerindra menyoroti P-APBD tahun anggaran 2021 agar dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19 baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal.
“Seperti yang dipahami bersama bahwa tahun 2021 menjadi masa yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi,” tuturnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemandangan umumnya menyoroti banyaknya kerusakan infrastruktur akses jalan yang menuju tempat destinasi wisata, padahal destinasi wisata telah menjadi perhatian serius semua pihak.
Sebelumnya Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari dalam nota penjelasannya tentang Rancangan P-APBD tahun anggaran 2021 secara virtual mengatakan dalam rangka mendukung penanganan pandemi, Pemkab Probolinggo akan melakukan upaya khusus di antaranya dengan mempertahankan dan atau meningkatkan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan.
