Kata Muhaimin, Angkat Citra DPR Dibutuhkan Peran Wartawan

arus
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar /NET/IST

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhamimin Iskandar mengingatkan, sebagai lembaga Legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia, DPR RI tidak pernah luput dari terpaan isu negatif.

Meski demikian, katanya, meningkatkan kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat.

“Tentu saja meningkatkan kinerja dan juga citra DPR RI ini tidak mudah. Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI,” kata Muhaimin Iskandar, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPR RI secara virtual, Jumat (10/12/2021) malam.

Menurut Gus Muhaimin sapaan akrab politisi Partai Kenagkitan Bangsa (PKB) itu, DPR RI membutuhkan dukungan wartawan dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh DPR.

“Kita memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR RI yang merupakan sumbangsih untuk membuat Indonesia ke depan makin baik,” tuturnya.

Ketua Umum Partai DPP PKB ini menambahkan, peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan baik yang bersifat cetak, siaran televisi, radio, hingga media sosial yang dikelola secara profesional, diyakini mampu mendukung DPR RI kedepannya dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.

“Saya tidak tahu apakah lembaga surveinya yang keliru atau DPR-nya keliru, hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah. Padahal kerja-kerja kita selama ini cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak WFO, kita di DPR tidak bisa WFO total, harus tetap ada yang di kantor. Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini,” ujarnya. (ndi)