Realitarakyat.com – Penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya dilakukan dalam kondisi mendesak agar tidak menekan harga gabah di tingkat petani dan tetap menjaga keseimbangan pasar.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, pada Hari Rabu (4/6/2025) mengatakan meskipun saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton yang tersimpan di gudang Perum Bulog, namun penyaluran beras melalui Program SPHP masih menunggu evaluasi situasi lapangan secara menyeluruh.
“Kita lihat keadaan, kalau itu tidak mendesak, jangan dulu (disalurkan beras SPHP),” kata Mentan.
Penyaluran beras SPHP yang disalurkan dalam kondisi tidak mendesak, dikhawatirkan dapat menekan harga gabah sehingga justru akan merugikan petani.
Langkah selektif dalam distribusi SPHP diambil guna memastikan keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen tetap terjaga, serta menghindari dampak buruk terhadap kesejahteraan petani nasional.
Pemerintah tetap mempertimbangkan untuk menyalurkan SPHP bila dibutuhkan masyarakat.
“Kenapa? Penyaluran SPHP itu bisa memukul harga (gabah), memukul balik ke petani. Tetapi kalau dibutuhkan, nah (segera di salurkan),” kata Mentan.
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Mentan menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.
Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.
“Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Senin (2/6).
Hal senada diungkapkan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang menyatakan saat ini beras SPHP belum bisa disalurkan karena masih dalam masa panen raya. ***
