Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shohibul Imam, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melakukan rekonsiliasi data utang-piutang dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang mendapatkan penugasan dari pemerintah.
Permintaan itu disampaikan Shohibul dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9).
Menurutnya, penyelarasan data sangat penting untuk memastikan transparansi sekaligus menghindari perdebatan soal kewajiban pembayaran negara kepada BUMN.
“Boleh enggak kami mendapatkan rekon, Pak? Rekonsiliasi hutang piutang antara Kementerian Keuangan dan BUMN-BUMN yang diberikan penugasan. Jadi biar kita tidak ada perdebatan. Misalnya dari BUMN ini belum dibayar, ya kan,” kata Shohibul.
Ia mencontohkan keluhan dari Pertamina, yang berharap agar pemerintah segera menggelar rapat tiga menteri sebagai dasar pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang telah selesai diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Menurut Shohibul, keterlambatan pembayaran kompensasi dapat membebani biaya produksi BUMN.
“Hasil rapat kita kemarin ada beberapa keluhan dari BUMN bahwa telat pembayaran, walaupun tadi sama Pak Menteri sudah dikonfirmasi bahwa semuanya sudah dibayar,” ujarnya.
DPR menekankan, rekonsiliasi ini penting agar BUMN mendapatkan kepastian pembayaran dari negara sekaligus menjaga kesehatan keuangan perusahaan pelat merah yang menjalankan penugasan strategis.[prs]
