Realitarakyat.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menegaskan sikap tegas organisasi tersebut menolak kehadiran atlet senam asal Israel untuk berlomba di Indonesia.
Menurutnya, pemberian izin bagi atlet Israel tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
“Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia menegaskan bahwa hingga kini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, tidak ada dasar hukum maupun manfaat bagi bangsa Indonesia untuk memberikan izin bagi atlet Israel masuk dan berlaga di Tanah Air.
“Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apapun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Fahrur mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang konsisten menolak berhadapan dengan Israel di ajang olahraga internasional. Salah satu contohnya, pada tahun 1958 Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.
“Sejarah mencatat Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa penolakan terhadap kehadiran atlet Israel juga merupakan bentuk solidaritas bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang hingga kini masih menghadapi agresi dan pendudukan Israel.
“Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas: menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah,” kata Gus Fahrur menutup pernyataannya.
PBNU, lanjutnya, akan terus berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung segala upaya diplomatik yang berpihak pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.[prs]
