Realitarakyat.com – Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) bermasalah dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak akan ditoleransi pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025) menuturkan setiap kasus keracunan peserta MBG langsung ditindak dengan penghentian sementara dan investigasi menyeluruh.
Ia menyontohkan kasus di Nusa Tenggara Timur yang terjadi berulang hingga menimbulkan perhatian publik luas.
“Ada satu kejadian langsung kita stop, lalu muncul lagi, tapi bukan dari MBG. Setiap kejadian ada anak sakit, orang tua khawatir, kepercayaan publik akan terganggu,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, pemulihan kepercayaan publik dilakukan melalui trauma healing serta perbaikan fasilitas layanan SPPG bermasalah. Ia menambahkan penyelenggara yang terkena sanksi harus melakukan mitigasi dan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
Meski ada hambatan di lapangan, pemerintah memastikan Program MBG tetap berjalan sesuai target yang telah ditentukan. “Saya tetap diperintahkan Presiden untuk percepatan MBG, karena banyak anak dan orang tua menantikan program ini,” ucap Dadan.
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan standar minimum SPPG telah ditetapkan. Mereka harus memenuhi sistem sertifikasi berlapis.
“Ketiga sertifikat yaitu laik higiene dan sanitasi, HACCP, dan sertifikasi halal wajib dimiliki. Ke depan Kemenkes, BPOM, dan BGN akan bekerja sama dalam standarisasi awal,” ujar Budi.
Budi memastikan percepatan sertifikasi tetap dilakukan tanpa membebani penyelenggara SPPG yang mengikuti Program MBG. Ia menekankan pemerintah akan menjamin kualitas proses sertifikasi cepat dan bebas biaya perizinan mahal. ***
