Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menilai penetapan aktivis buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara terhadap perjuangan kelas pekerja dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.
Menurut Bimantoro, sosok Marsinah adalah simbol keberanian seorang buruh yang tidak gentar melawan ketidakadilan, bahkan ketika harus mengorbankan hidupnya.
“Marsinah adalah ikon keberanian dan kejujuran seorang pekerja. Ia berjuang menegakkan hak-hak dasar buruh di tengah tekanan dan penindasan. Gelar Pahlawan Nasional ini merupakan pengakuan negara atas pengorbanan luar biasa tersebut,” ujar Bimantoro di Jakarta, Selasa (11/11).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Marsinah — buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur — sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.
Bimantoro, yang juga putra daerah Nganjuk, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusan tersebut.
“Sebagai warga Nganjuk, saya merasa sangat bangga dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Ini bukan hanya kehormatan bagi Marsinah, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Nganjuk dan seluruh buruh Indonesia,” katanya.
Ia menilai, keputusan Presiden menunjukkan keberpihakan negara terhadap perjuangan buruh dan nilai-nilai kemanusiaan.
Marsinah dikenal luas karena perjuangannya menuntut upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi pada Mei 1993. Keberaniannya melawan ketidakadilan membuat namanya abadi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan.
“Pengorbanan Marsinah telah menginspirasi banyak generasi untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di negeri ini,” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Bimantoro menekankan bahwa semangat Marsinah harus terus hidup dan diteruskan oleh generasi masa kini.
“Perjuangan Marsinah tidak boleh berhenti di lembaran sejarah. Semangatnya adalah cahaya bagi perjuangan hak-hak pekerja dan keadilan sosial di Indonesia,” tuturnya.
Ia berharap penganugerahan gelar tersebut menjadi momentum nasional untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan buruh dan pemerataan keadilan sosial.[prs]
