Realitarakyat.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan khusus sebelum memutuskan apakah bencana besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.
Ia menegaskan bahwa keputusan itu harus disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan dan perkembangan penanganan pascabencana.
Muzani menyebut laporan dari sejumlah kepala daerah menunjukkan situasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berangsur membaik.
Akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan longsor perlahan kembali terbuka.
“Pemerintah tentu punya kalkulasi apakah status bencana ini perlu dinaikkan menjadi bencana nasional atau tidak,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).
Menurutnya, pemulihan infrastruktur berjalan progresif setiap hari. Polisi, TNI, BNPB, serta relawan terus bekerja memastikan wilayah terdampak dapat dijangkau bantuan.
Ia menambahkan, partisipasi publik yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat memberi energi positif dalam proses pemulihan.
“Empati dan dukungan masyarakat luar biasa di tiga provinsi tersebut. Ini menjadi modal penting dalam penanganan bencana,” katanya.
Muzani juga menilai alasan pemerintah belum menerapkan status bencana nasional salah satunya karena situasi di lapangan mulai lebih terang, terutama setelah pasokan listrik dan BBM kembali masuk ke sejumlah wilayah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi.
Sementara itu, BNPB melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera telah mencapai 770 orang. Data terbaru itu disampaikan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari melalui konferensi pers daring pada Rabu (3/12).[prs]
