Realitarakyat.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran menjadi tentara bayaran dalam konflik bersenjata di luar negeri.
Imbauan tegas ini disampaikan merespons munculnya kabar mengenai seorang warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik militer asing.
Muzani menegaskan bahwa seluruh warga negara wajib menjaga loyalitas dan komitmen kebangsaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kondisi apa pun.
“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” kata Ahmad Muzani saat berkunjung ke Natuna, Rabu (30/9/2026).
Penjagaan kedaulatan serta rasa nasionalisme masyarakat dinilai tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan nyata dari jajaran pemerintah.
Negara dituntut hadir memberikan jaminan kesejahteraan agar warga di wilayah terluar tidak mengambil keputusan nekat berisiko tinggi demi mengadu nasib.
Pemerintah didesak segera memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan.
“Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” tutur Muzani.
Sebagai lembaga legislatif, MPR RI berkomitmen mengawal kementerian dan lembaga terkait dalam meluncurkan program prioritas peningkatan ekonomi daerah terdepan.
Pembangunan kawasan strategis seperti Natuna wajib menyeimbangkan antara pendekatan keamanan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah setempat, Muzani menyerap berbagai keluhan krusial yang masih membelit warga perbatasan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga krisis energi.
Salah satu ironi yang disoroti adalah langkahnya pasokan gas bersubsidi bagi warga lokal meski daerahnya menjadi penghasil gas nasional.
Persoalan ketimpangan fasilitas publik ini dipastikan bakal dibawa Parlemen ke tingkat pusat agar segera mendapatkan solusi konkret dari kementerian teknis.
Penanganan masalah ekonomi di kawasan perbatasan menjadi kunci utama dalam memutus potensi timbulnya kasus serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Natuna masih terus berkoordinasi dengan instansi berwenang guna memverifikasi keberadaan dan status pasti warganya yang diisukan berada di Rusia.
Pemantauan ketat dilakukan demi memastikan keselamatan serta status hukum warga negara Indonesia di luar negeri.[prs]
