Realitarakyat.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus lebih tegas memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah (Pemda) guna mencegah meningkatnya risiko bencana ekologis yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Ia menekankan bahwa BNPB memiliki mandat koordinasi dan pembinaan yang harus dijalankan sebelum bencana menimbulkan korban.
“Ketika ada indikasi kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini. Ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi memperkuat kesiapsiagaan nasional,” kata Dini di Jakarta, Senin (1/12).
Menurutnya, penguatan sistem deteksi dini menjadi langkah mendesak. Ia mendorong BNPB memanfaatkan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan, potensi longsor, dan ancaman banjir.
Integrasi data pusat dan daerah juga dinilai sangat penting, termasuk penyatuan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas-dinas terkait untuk memetakan risiko secara real time.
Dini menambahkan bahwa peringatan BNPB tidak boleh hanya fokus pada cuaca ekstrem, tetapi juga harus menyasar kondisi daerah aliran sungai (DAS), perubahan morfologi sungai, hingga aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu bencana.
“Dengan pendekatan ilmiah dan koordinasi yang kuat, BNPB bisa memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah bertindak lebih tegas dalam pengawasan alih fungsi lahan, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.
Menurutnya, bencana ekologis merupakan konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada prinsip keberlanjutan.
Dini menyampaikan keprihatinan atas rangkaian bencana di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Peristiwa tersebut, kata dia, menunjukkan kerentanan lingkungan yang semakin meningkat.
“Kita harus melihat kejadian ini sebagai peringatan keras. Pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola DAS tidak boleh lagi ditunda,” tegasnya.[prs]
