Realitarakyat.com – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan negara terhadap kawasan pertambangan strategis di Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut dinilai krusial agar kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah masifnya pengembangan industri tambang dan hilirisasi mineral.
Beniyanto menyebut percepatan hilirisasi, terutama pada komoditas nikel, harus dibarengi dengan sistem tata kelola yang semakin kokoh. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara ekspansi industri dan kapasitas pengawasan negara.
“Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya,” kata Beniyanto dalam keterangannya, Sabtu (13/12).
Ia menjelaskan, Morowali kini telah menjelma sebagai pusat utama hilirisasi nikel di Indonesia. Aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral di kawasan tersebut berlangsung dalam skala besar dan beroperasi secara berkesinambungan.
Rangkaian kegiatan mulai dari penambangan bijih, pemrosesan nikel pig iron (NPI) dan feronikel, hingga penguatan rantai nilai mineral, membuat kawasan itu menuntut perhatian khusus dari negara. Menurut Beniyanto, kehadiran negara diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan.
Ia menambahkan bahwa berbagai sarana penunjang di wilayah pertambangan, termasuk infrastruktur transportasi dan logistik, harus berada dalam sistem pengawasan yang jelas dan terintegrasi.
Di kawasan tambang strategis, lanjut Beniyanto, setiap simpul infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap pengendalian aktivitas produksi, pergerakan tenaga kerja, serta distribusi hasil tambang.
Dalam konteks pengelolaan sektor pertambangan, Beniyanto menekankan perlunya koordinasi lintas-kementerian dan lembaga.
Ia menyebut keterlibatan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah harus diperkuat agar pengawasan berjalan efektif.
Menurut dia, kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan pendekatan pengawasan regulatif yang lebih adaptif.
Hal ini mencakup pemantauan hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan berbasis data.
Beniyanto menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat arus investasi atau memperlambat program hilirisasi nasional.
Sebaliknya, pengawasan yang konsisten justru diperlukan agar pengelolaan sumber daya mineral berlangsung tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan kepentingan negara.
Ia menilai kepastian hukum dan konsistensi pengawasan akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan pusat dan daerah.
“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Sebagai penutup, Beniyanto menegaskan posisi Morowali sebagai pusat utama hilirisasi nikel nasional.
Oleh karena itu, pengawasan negara yang kuat, kritis, dan konstruktif menjadi kunci agar kawasan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang.[prs]
