Realitarakyat.com – Anggota Komisi XII DPR RI Hasani bin Zuber menilai arah kebijakan transisi energi nasional dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) perlu ditata ulang agar selaras dengan komitmen Indonesia menuju energi bersih.
Penegasan tersebut ia sampaikan usai menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih di Kompleks Parlemen, Senayan.
Hasani menekankan bahwa transisi energi merupakan keputusan politik jangka panjang yang akan menentukan masa depan pembangunan nasional.
Karena itu, menurutnya, setiap pasal dalam RUU harus memiliki kejelasan arah dan tujuan.
“RUU EBET harus memastikan Indonesia benar-benar bergerak menuju energi bersih, bukan memperpanjang dominasi energi fosil,” ujarnya, Jumat (5/12).
Dalam audiensi pada Senin (1/12) itu, koalisi—yang terdiri dari IESR, IRID, IPC, ICEL, WWF Indonesia, dan WALHI—memaparkan sejumlah persoalan krusial.
Temuan mereka mencakup belum adanya peta jalan penghentian batubara, ketiadaan target bauran energi terbarukan yang tegas, hingga definisi “energi baru” yang dianggap membuka peluang bagi energi fosil dan berpotensi bertabrakan dengan regulasi sektoral lain.
Dari aspek pendanaan, koalisi juga menyoroti rendahnya alokasi fiskal untuk pengembangan energi terbarukan yang masih di bawah 1 persen, sangat timpang dibandingkan subsidi energi fosil yang lebih dari 94 persen.
Menanggapi hal itu, Hasani menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat sipil akan menjadi bahan evaluasi serius dalam pembahasan di Fraksi Demokrat maupun di tingkat Komisi XII.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam merumuskan kebijakan energi yang berkeadilan.
Menurut legislator daerah pemilihan Jawa Timur XI tersebut, DPR memiliki tanggung jawab menghadirkan regulasi yang memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung percepatan ekonomi rendah karbon.
“RUU EBET harus menjadi instrumen transformasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan iklim,” tegasnya.[prs]
