Realitarakyat.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin tetap membutuhkan perlindungan layanan kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pernyataan tersebut disampaikan Marwan dalam rapat konsultasi Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah dan pimpinan DPR.
Ia menilai, meskipun kelompok tersebut tidak lagi berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kebutuhan akan jaminan kesehatan tidak bisa serta-merta dihentikan.
“Sampai di Komisi VIII ada namanya ‘wisuda’, Pak Ketua. Jadi orang miskin diwisuda, sudah menjadi tidak miskin lagi. Belum kaya, tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan PKH. Tapi sampai di tingkat tidak mendapatkan layanan kesehatan, menurut kami itu belum bisa. Harus ada pembedaan bantuan sosial PKH dengan bantuan kesehatan,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpandangan bahwa kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI sejatinya tidak perlu memicu polemik. Pasalnya, anggaran untuk pembiayaan kepesertaan tersebut dinilai masih tersedia.
Ia menekankan bahwa peserta BPJS PBI yang saat ini dinonaktifkan seharusnya segera diaktifkan kembali agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Tapi melihat pertemuan kita hari ini Pak Ketua, rasanya bisa diselesaikan karena idenya ini semua dari berbagai K/L mestinya selesai ini. Nah, yang untuk sekarang yang sudah ribut dan mengeluh mereka dinonaktifkan, segera diaktifkan kembali,” katanya.
Marwan juga memastikan tidak ada kendala dari sisi anggaran dalam upaya reaktivasi tersebut. Menurutnya, langkah itu penting agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan akses layanan kesehatan.
“Anggarannya juga ada, tidak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita,” timpal Marwan.[prs]
