Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026.
Fokus utama yang disoroti meliputi lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan pemudik sepeda motor.
Peringatan tersebut disampaikan Huda dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (5/3).
Huda menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar tidak membebani masyarakat. Baginya, tradisi mudik sebagai momen sakral keluarga Indonesia tidak boleh tercederai oleh permainan harga.
“Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini,” tegas Huda.
Selain soal tiket, Komisi V menyoroti kendaraan besar yang melanggar aturan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai menjadi pemicu utama kecelakaan dan kerusakan jalan, sehingga memerlukan penindakan tegas di lapangan. Legislator Fraksi PKB ini juga mengingatkan pentingnya ketepatan jadwal perjalanan, terutama pada sektor penerbangan.
Isu krusial lain yang diangkat adalah maraknya angkutan mudik ilegal atau yang ia sebut sebagai ‘angkutan umum zombie’. Modus ini menggunakan kendaraan pribadi atau perusahaan yang beroperasi tanpa standar keselamatan resmi.
“Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, DPR terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan kepolisian untuk memastikan kesiapan jalur mudik, mulai dari perbaikan jalan hingga pengelolaan rest area.
Huda juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjamin standar pelayanan minimum serta penyampaian informasi rekayasa lalu lintas secara real-time.
Faktor alam juga tak luput dari perhatian. Mengacu data BMKG, periode mudik 2026 diperkirakan masih berada dalam musim hujan yang rawan banjir dan jalan licin. “Kami minta BMKG terus memperbarui informasi cuaca agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka,” lanjutnya.
Namun, perhatian terbesar Huda tertuju pada fatalitas kecelakaan sepeda motor. Data DPR periode 2022–2025 menunjukkan 75,9 persen kecelakaan mudik dialami pengendara motor, dengan proporsi korban didominasi usia muda (17–25 tahun) sebesar 28,54 persen dan anak di bawah umur mencapai 15 persen.
“Kita tidak boleh menggadaikan masa depan anak muda. Banyak keluarga yang membawa anak di bawah umur menggunakan sepeda motor untuk mudik. Risikonya sangat besar,” kata Huda prihatin.
Sebagai solusi, Komisi V mendorong pemerintah memperluas program mudik gratis menggunakan bus atau kereta api untuk menekan jumlah pemudik motor.
“Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Dengan sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, risiko kecelakaan selama mudik bisa ditekan,” pungkasnya.[prs]
