Realitarakyat.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus terus berlanjut. Pernyataan ini disampaikan Muzani usai meninjau langsung progres pembangunan fisik yang dinilainya berjalan sangat pesat.
Dalam kunjungannya pada Senin (20/4), Muzani melihat langsung perkembangan fasilitas negara, khususnya area yang diproyeksikan untuk gedung legislatif. Ia mengaku terkesan dengan penjelasan Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengenai capaian pembangunan saat ini.
“Saya kira kita dikagetkan oleh penjelasan Pak Basuki. Kalau sudah seperti ini, maka IKN harus terus dilanjutkan,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Muzani mencatat perubahan signifikan sejak kunjungan terakhir MPR pada akhir 2024. Sejumlah fasilitas yang sebelumnya masih dalam tahap perencanaan, seperti Masjid IKN, rumah jabatan menteri, dan gedung perkantoran lainnya, kini sudah menunjukkan progres fisik yang nyata.
Ia juga menekankan bahwa IKN harus menjadi representasi kemajuan arsitektur nusantara, sebagaimana visi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Muzani memastikan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen penuh melanjutkan proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Persetujuan desain gedung-gedung legislatif dan yudikatif sudah didapatkan dari Presiden Prabowo. Kami berharap roda pemerintahan di IKN mulai berjalan sepenuhnya pada tahun 2028,” tambahnya. Ia juga memprediksi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara berangsur mulai tahun ini atau tahun depan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa lahan untuk pembangunan gedung MPR, DPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah disiapkan. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur utama tersebut rampung dalam kurun waktu dua tahun.
“Untuk pembangunan gedung sidang paripurna MPR akan saya selesaikan dalam waktu dua tahun ini, termasuk seluruh kantor dan ruang-ruang staf untuk MPR, DPR, dan DPD,” tegas Basuki.[prs]
