Realitarakyat.com – Komite IV DPD RI mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengantisipasi risiko distorsi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Hal ini menjadi sorotan mengingat adanya tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang dapat memengaruhi validitas data di sejumlah wilayah Indonesia.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menekankan bahwa digitalisasi statistik yang sedang digencarkan BPS harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur di daerah.
Ia mengkhawatirkan metode pendataan digital justru tidak akurat jika diterapkan di wilayah dengan akses internet yang belum memadai.
“Kami melihat adanya risiko kesenjangan digital di daerah. Bagaimana BPS memastikan metode pendataan digital tidak mendistorsi data dari wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai?” ujar Ahmad Nawardi dalam rapat kerja di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pengiriman data yang dapat beroperasi secara offline bagi petugas di wilayah terpencil. Data tersebut baru akan terkirim secara otomatis saat perangkat terkoneksi internet.
Amalia juga menambahkan bahwa SE 2026 akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu petugas di lapangan serta meminimalisir kesalahan manusia (human error).
“Pelaksanaan SE 2026 akan lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif guna memastikan validitas data tetap terjaga,” jelas Amalia.
Di sisi lain, Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menyoroti aspek transparansi. Ia mendorong BPS untuk meningkatkan kemudahan akses data bagi publik dan akademisi agar hasil sensus dapat menjadi rujukan kebijakan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based policy).
Sensus Ekonomi 2026 sendiri diproyeksikan menjadi basis data utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Output sensus ini akan mencakup distribusi kegiatan usaha, kontribusi sektor ekonomi, hingga peta perkembangan UMKM secara nasional. (ndi)
