Realitarakyat.com – Komisi VII DPR RI menilai upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya wirausahawan baru di tanah air tidak akan berjalan efektif jika formula pendidikan kewirausahaan yang diberikan hanya berhenti pada pemaparan teori di ruang kelas.
Hilirisasi program dinilai mendesak untuk segera diintegrasikan dengan dukungan nyata berupa akses permodalan, inkubasi bisnis, hingga perluasan jaringan pasar global.
Pandangan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Eva menegaskan, Komisi VII DPR RI yang memiliki ruang lingkup kemitraan strategis dengan kementerian di sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, pada dasarnya menyokong penuh penguatan literasi niaga. Namun, kurikulum tersebut harus dikonversi menjadi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.
“Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing,” kata Eva.
Berdasarkan hasil pemetaan masalah, legislator Fraksi PKB ini menggarisbawahi bahwa batu sandungan terbesar bagi kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) domestik saat ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor keterbatasan modal finansial.
Kelemahan struktural yang paling mendasar justru terletak pada minimnya penetrasi pasar serta absennya bimbingan teknis yang berkelanjutan dari instansi terkait.
Kondisi ini membuat posisi tawar pelaku usaha lokal dinilai masih tertinggal cukup jauh jika disandingkan dengan performa ekspansif UMKM di sejumlah negara kompetitor kawasan Asia Tenggara, salah satunya Vietnam.
“Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,” urai Eva menjelaskan anomali yang kerap dialami para pelaku usaha cilik.
Tanpa adanya keterlibatan aktif negara dalam mengawal fase pasca-produksi, program target “UMKM naik kelas” dinilai hanya akan menjadi jargon normatif. Para pelaku usaha mandiri rentan berjalan sendiri tanpa arah dan kalah saing dalam pusaran pusaran pasar bebas regional maupun global.
Oleh karena itu, Eva menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ekonomi di sektor ini menuntut adanya ekosistem usaha yang menyeluruh dan simultan. Intervensi kebijakan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menyatukan aspek pelatihan, pembiayaan, hingga kepastian serapan pemasaran produk secara terpadu demi melahirkan usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan kompetitif.[prs]
