Realitarakyat.com – Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungan penuh agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mendapatkan penguatan anggaran.
Suntikan dana tersebut rencananya akan disalurkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 serta penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027.
Meski memberikan lampu hijau, parlemen menyertakan catatan krusial yang bersifat wajib. Ditjen PAS diharuskan menyerahkan rincian program kerja komprehensif serta peta isu strategis mengenai pemanfaatan anggaran tersebut, yang difokuskan untuk penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Ditjen PAS untuk serius memberikan pelatihan keterampilan kemandirian serta bimbingan kepribadian yang relevan.
Lebih jauh, ia mendesak agar warga binaan dibekali dengan keahlian khusus di bidang konseling, psikologi, dan metode pendampingan yang tepat.
Langkah ini dinilai mendesak agar setiap warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya dapat benar-benar memberikan dampak positif di tengah lingkungan masyarakat.
Sentilan keras mengenai efisiensi anggaran lapas mencuat di tengah bergulirnya agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
Sugiat mempertanyakan korelasi antara besarnya anggaran negara dengan efektivitas penurunan angka kriminalitas di tanah air.
“Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, pada kenyataannya, angka kejahatan terus menerus meningkat bahkan banyak lapas yang overcapacity, padahal setiap angka kejahatan seharusnya dapat menurun,” tutur Sugiat secara kritis di dalam ruang rapat.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan dampak positif terhadap negara.
Dalam pandangannya, Sugiat bahkan sempat memberikan perbandingan radikal dengan sistem penegakan hukum di Arab Saudi yang menerapkan hukuman langsung di tempat demi efisiensi dan efek jera.
“Mereka pelaku kejahatan yang dihukum lama hanya makan dan tidur tanpa memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah harus bercontoh kepada Arab Saudi yang memberikan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian tanpa harus berlama-lama dipenjara,” katanya memaparkan argumentasi.
Sebagai ekor berita, Sugiat meminta jajaran eksekutif untuk segera memutar otak dan mencari formula alternatif dalam membiayai operasional kehidupan warga binaan di dalam lapas.
Hal ini ditekankan agar pos anggaran penunjang narapidana tidak terus-menerus menyedot dan membebani kas keuangan negara.
“Seharusnya uang yang dikhususkan untuk warga binaan harus dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara,” pungkas Sugiat.[prs]
