Realitarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah hingga aparat penegak hukum di tingkat basis untuk memperketat pengawasan terhadap ekosistem implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah intervensi ini diambil oleh Kepala Negara menyusul adanya indikasi kuat mengenai tindakan penyimpangan dan kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Presiden memerintahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, beserta seluruh perangkat birokrasi terkait untuk proaktif melakukan inspeksi mendadak ke unit-unit dapur umum MBG.
Peringatan keras tersebut dilontarkan oleh Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan langsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
“Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa,” kata Prabowo.
Tak hanya bertumpu pada jalur birokrasi sipil, Presiden juga menggerakkan kekuatan jajaran TNI dan Polri di level terdepan, mulai dari komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek) untuk ikut memasang mata mengawal mata rantai distribusi logistik makanan.
Prabowo menuntut setiap rekam jejak kecurangan yang ditemukan di lapangan segera diteruskan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), atau bahkan dilaporkan secara langsung memanfaatkan ruang digital kemasyarakatan.
“Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah,” ujarnya.
Kepala Negara mengingatkan bahwa mandat pengawasan ini digulirkan demi menyempurnakan kualitas pelayanan kepada anak sekolah, bukan justru dijadikan alat oleh oknum aparat untuk mencari keuntungan finansial pribadi atau memeras para pengelola dapur lewat modus uang setoran.
Presiden meyakini kontrol publik saat ini sudah jauh lebih kuat berkat bantuan integrasi teknologi dan media sosial, yang membuat masyarakat bisa ikut menjadi mata dan telinga pemerintah.
“Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada saja, ada saja. Gue heran juga itu,” katanya.
Secara lebih detail, Presiden Prabowo menyoroti masalah teknis pembagian porsi asupan nutrisi pangan. Ia memperingatkan para vendor agar tidak memanipulasi atau memperkecil ukuran lauk pauk yang menjadi hak mutlak anak-anak penerima manfaat.
“Kalau kita, satu ayam potong delapan atau 10 lah. Paling kecil 12 lah, jangan pula dipotong 18 atau 22. Disangka kita nggak ngerti,” katanya.
Masih terkait dengan konsistensi takaran gizi, Presiden meminta penyajian menu protein berbasis telur lebih difokuskan pada pengolahan bentuk telur rebus atau telur ceplok utuh.
Format tersebut dinilai jauh lebih aman dari risiko kecurangan kuantitas jika dibandingkan dengan menu telur dadar maupun telur orak-arik yang rawan dioplos.
Prabowo menegaskan kembali bahwa pemenuhan gizi anak-anak melalui MBG adalah investasi jangka panjang mutlak yang menjadi pertaruhan hidup-mati kualitas generasi penerus bangsa Indonesia.
“Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makan yang nggak bagus, dia nanti tidak maksimal,” katanya.
Hingga memasuki pertengahan tahun 2026 ini, pemerintah mencatat realisasi Program Makan Bergizi Gratis telah berhasil menjangkau sekitar 62 juta jiwa penerima manfaat di seluruh nusantara.
Angka penyerapan tersebut setara dengan capaian sekitar 74,8 persen dari total target nasional yang dipatok menembus 82,9 juta penerima.[prs]
