Realitarakyat.com – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kecepatan dan keakuratan data tersebut dinilai vital demi menjamin kepastian penyaluran bantuan rekonstruksi bangunan serta santunan bagi korban terdampak.
Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat meninjau langsung posko penanggulangan bencana di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, pada memasuki hari kedelapan masa tanggap darurat, Senin (24/8/2026).
Selly menggarisbawahi bahwa integrasi data terpadu sangat krusial agar alokasi bantuan perbaikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta skema santunan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dapat segera didistribusikan secara presisi.
Langkah ini mencakup pengungsi di posko utama maupun warga yang mengungsi secara mandiri di kediaman kerabat.
“Salah satu yang paling penting adalah mengenai data-data rumah yang harus secepatnya mendapatkan bantuan dari Kementerian PU dan santunan dari Kementerian Sosial,” kata Selly dalam keterangan resminya, Selasa (25/8/2026).
Selly menilai koordinasi teknis tanggap darurat yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi terkait sejauh ini berjalan optimal.
Namun, ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga tujuh kabupaten/kota terdampak untuk terus mengawal pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar para penyintas.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memberikan catatan khusus mengenai kelayakan fasilitas pengungsian di lapangan.
Marwan mendorong pemenuhan hunian sementara berbasis tenda keluarga agar warga terdampak dapat menjalani masa tanggap darurat dengan tingkat kenyamanan dan privasi yang lebih layak.[prs]
