Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara merupakan hak prerogatif Presiden yang patut dihormati.
Langkah perombakan ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kredibilitas fiskal, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan mendongkrak kepercayaan investor.
Amin menekankan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak.
Keberlanjutan arah kebijakan fiskal dinilai amat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan bisnis bagi para pelaku pasar.
“Pak Suahasil bukan orang baru dalam pengelolaan fiskal. Pengalaman tersebut merupakan modal penting untuk menjaga kesinambungan sekaligus melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang masih perlu diperkuat,” kata Amin Ak dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Politisi parlemen tersebut menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar Menkeu baru adalah menjaga confidence atau tingkat kepercayaan pasar secara konsisten.
Pemerintah diminta menyampaikan narasi komunikasi publik yang terukur agar tidak memicu kebingungan investor terkait arah pengelolaan APBN dan utang negara.
Amin menilai penguatan saham perbankan pascapelantikan Suahasil merupakan sinyal awal yang positif dari pasar keuangan.
Kendati demikian, stabilitas jangka panjang tetap bergantung pada bukti konkret dari konsistensi kebijakan yang dirumuskan oleh bendahara negara yang baru.
“Pasar dapat menerima berbagai pilihan kebijakan sepanjang arahnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Jangan sampai muncul sinyal kebijakan yang berbeda-beda karena dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko di pasar,” ujarnya.
Selain perbaikan administrasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara, Amin mendorong agar hubungan antara APBN dan Badan Pengelola Investasi Danantara dibangun di atas prinsip transparansi.
Danantara diharapkan dapat berfokus memupuk nilai aset investasi jangka panjang dan tidak sekadar difungsikan sebagai penutup pembiayaan fiskal semata.
“Kita dukung agenda pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, yang harus kita jaga bukan hanya kesehatan APBN, tetapi juga kepercayaan rakyat dan pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.[prs]
