Realitarakyat.com – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin Ak, mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggabungan basis data sosial-ekonomi tersebut dinilai tidak akan memberi dampak nyata apabila gagal meminimalisir risiko kekeliruan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Amin menegaskan bahwa integrasi data DTSEN harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap rupiah dana APBN benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran kepada kelompok yang berhak.
Sistem ini diwajibkan memiliki indikator kinerja, mekanisme pengawasan ketat, serta kejelasan penanggung jawab pada setiap tahapan pengelolaan.
“DTSEN tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek penggabungan data. Karena akan menjadi acuan kebijakan perlindungan sosial,” ujar Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin Ak dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
“Sistem ini harus dilengkapi standar kualitas, indikator kinerja, mekanisme pengawasan, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKS ini membeberkan bahwa temuan verifikasi pemerintah masih menunjukkan tingginya tingkat kesalahan penyaluran bantuan, seperti 1,9 juta keluarga mampu yang justru terdata menerima bantuan.
Di sisi lain, angka exclusion error atau keluarga miskin yang terabaikan dari daftar penerima bansos juga masih marak ditemukan di lapangan.
Amin meminta agar temuan kesalahan data tersebut segera ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh untuk mencari akar masalah serta menetapkan langkah koreksi terukur.
Selain itu, metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk menentukan desil tingkat kesejahteraan masyarakat dipandang perlu dievaluasi secara terbuka oleh pihak independen.
“Hasil prediksi PMT tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Rumus, variabel, tingkat akurasi, serta perubahan metode harus dapat dievaluasi secara terbuka agar dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi masyarakat,” kata Amin menambahkan.
Guna memastikan pengelolaan yang transparan, BAKN mendorong pemerintah membangun dashboard akuntabilitas DTSEN yang dapat diakses publik untuk memantau kemutakhiran data hingga penyelesaian pengaduan.
BAKN DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemanfaatan anggaran negara agar terwujud efisiensi serta keadilan dalam program perlindungan sosial.[prs]
