Realitarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara mendalam kondisi dan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait wacana pembebasan biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Puan menilai perhitungan ruang fiskal secara akurat sangat krusial agar janji politik Presiden Prabowo Subianto dapat terealisasi tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.
Puan menjelaskan bahwa pembebasan biaya pendidikan dasar sejatinya telah berjalan pada tingkat SD hingga SMP, namun perluasan akses hingga ke perguruan tinggi membutuhkan kalkulasi anggaran yang matang.
DPR RI berkomitmen untuk mengawal alokasi APBN agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak kebermanfaatan maksimal bagi seluruh masyarakat.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN. DPR juga akan melihat terlebih dahulu kondisi global serta kondisi APBN saat ini untuk mewujudkan wacana Presiden,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan Puan tersebut merespons penegasan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional yang menginstruksikan agar seluruh jenjang sekolah dan kampus negeri dibebaskan dari biaya operasional.
Guna merumuskan formula kebijakan tersebut, Kepala Negara berencana segera memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama kementerian teknis terkait dalam waktu dekat.
Guna mengatasi kebutuhan anggaran yang melonjak, Prabowo optimistis pembiayaan program pendidikan gratis dapat disokong melalui penyelamatan dana negara dari potensi praktik korupsi dan kebocoran anggaran.
Sumber dana hasil pengembalian aset tindak pidana korupsi nantinya akan ditampung untuk menutupi kekurangan alokasi belanja pendidikan nasional.
“Saya sangat setuju dan akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis! Nanti ada yang bertanya dari mana uangnya? Uangnya dari hasil yang dikorupsi dan dicuri yang kita kembalikan,” ujar Presiden Prabowo Subianto menegaskan.
Kajian komprehensif antara pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang realistis serta berlanjut bagi masa depan dunia pendidikan Indonesia. Pihak legislatif berjanji akan terus meninjau perkembangan ekonomi global sebagai bahan acuan penetapan anggaran prioritas.
