Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menegaskan bahwa keselamatan warga yang terdampak harus menjadi prioritas utama pascabencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Athari mengingatkan jajaran petugas di lapangan agar tidak hanya berfokus pada pembersihan material jalan atau perbaikan kantor pemerintahan, tetapi mengutamakan penanganan kondisi psikologis dan fisik masyarakat.
Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut mendesak BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas untuk menyisir seluruh wilayah terdampak secara mendalam demi memastikan tidak ada korban yang tertinggal.
Pihaknya memberikan perhatian khusus pada evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, serta warga yang memerlukan bantuan medis darurat.
“Infrastruktur bisa kita bangun kembali, kantor bisa diperbaiki, jalan bisa dibersihkan,” kata Athari Gauthi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
“Tetapi keselamatan dan nyawa manusia tidak bisa digantikan. Evakuasi, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.
Athari mengimbau seluruh aparat dan relawan di lokasi kejadian untuk tidak cepat berpuas diri atau menganggap situasi telah aman hanya karena debit air mulai surut.
Pihaknya mengkhawatirkan potensi banjir bandang atau tanah longsor susulan mengingat kondisi cuaca ekstrem yang masih mengintai wilayah Sumatera Barat.
Ia juga menekankan bahwa musibah ini harus dijadikan momentum evaluasi besar-besaran untuk memperkuat sistem mitigasi dan edukasi bencana di daerah rawan.
DPR RI berjanji akan mengawal proses penyaluran bantuan serta penataan ulang fasilitas umum hingga mata pencaharian warga kembali pulih.
“Masyarakat yang berada di titik rawan harus mendapatkan informasi yang jelas dan diarahkan ke tempat yang benar-benar aman,” kata politikus wanita dari PAN ini.
“Mitigasi harus diperkuat, titik-titik rawan harus dipetakan, sistem peringatan dini harus berjalan, dan masyarakat harus mendapatkan edukasi yang memadai,” tukasnya.
Langkah cepat seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat fase tanggap darurat dan rekonstruksi di Solok.
Komitmen DPR dalam memantau penanganan bencana menjadi bentuk pengawasan langsung demi keselamatan masyarakat Sumatera Barat.[prs]
