Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai pemerintah daerah (pemda) perlu mendapatkan evaluasi mendalam agar lebih responsif dan tanggap dalam memitigasi potensi bencana alam.
Pernyataan tegas tersebut dilontarkan merespons musibah banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat, akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.
Bahtra menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara rawan bencana seharusnya membuat seluruh jajaran pemda senantiasa berada dalam posisi siap siaga.
Pihaknya mengkritik penanganan bencana di daerah yang kerap bersifat reaktif dan berulang setiap tahun tanpa pembenahan sistemik.
“Kita tahu bahwa negara kita ini rawan bencana dan hampir setiap tahun selalu ada musibah di berbagai daerah,” kata Bahtra dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
“Ini menjadi perhatian khusus DPR bersama pemerintah agar daerah betul-betul siap siaga setiap waktu,” jelasnya.
Politisi Komisi II tersebut menyadari bahwa fenomena alam memang sulit diprediksi waktu terjadinya secara presisi.
Kendati demikian, ketidakpastian tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemda untuk mengabaikan pemetaan wilayah rawan serta pengawasan infrastruktur lingkungan.
DPR berjanji akan memperketat fungsi pengawasan tata kelola kebencanaan daerah demi meminimalkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil.
Pemda diimbau untuk segera memperbarui pemetaan titik rawan bencana di wilayah masing-masing sebagai langkah mitigasi awal.
“Peristiwa alam memang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, tetapi paling tidak kita harus terus melakukan pengawasan dan pemetaan,” ungkap politikus Gerindra ini.
“Langkah ini penting untuk mengurangi risiko serta dampak saat bencana benar-benar terjadi,” tukasnya.
Evaluasi kinerja pemda ini diharapkan dapat mendorong pembentukan sistem tanggap darurat yang lebih solid di tingkat lokal.
Langkah preventif yang terukur menjadi kunci utama dalam melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bencana alam.[prs]
