DPR Desak Perlindungan WNI Usai Serangan Mematikan di Riyadh

DPR Desak Perlindungan WNI Usai Serangan Mematikan di Riyadh

Realitarakyat.com  – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul serangan udara mematikan yang terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan perhatian kepada jemaah Indonesia yang terdampak akibat terganggunya aktivitas penerbangan pascainsiden tersebut.

Sukamta menyampaikan keprihatinannya atas serangan yang menimbulkan korban jiwa dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada jemaah Indonesia yang batal menjalankan ibadah umrah akibat gangguan operasional yang muncul setelah serangan tersebut. Ia berharap langkah-langkah pendampingan dan fasilitasi dapat segera dilakukan bagi warga yang terdampak.

Di sisi lain, Sukamta meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh WNI berada dalam kondisi aman. Meski hingga kini belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban, kewaspadaan dinilai tetap harus ditingkatkan.

“Kami berharap pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujarnya.

Komisi I DPR juga menegaskan akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan perlindungan warga negara yang dijalankan Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, maupun bantuan darurat dapat memperoleh layanan secara cepat dan tepat.

“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” tutur Sukamta.

Menurutnya, situasi keamanan yang berkembang di kawasan Timur Tengah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kehadiran negara melalui perwakilan diplomatik menjadi kunci untuk memberikan rasa aman bagi WNI, termasuk para pekerja migran dan jemaah yang tengah berada di Arab Saudi.

DPR berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di luar negeri terus diperkuat agar perlindungan terhadap WNI dapat dilakukan secara maksimal di tengah dinamika keamanan yang terjadi.(Ess)