Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, meminta program Bansos disalurkan melalui BUMN agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, penyaluran Bansos yang mencapai Rp 400 triliun tersebut telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah. Sehingga tidak bisa dihapus dan justru harus dibenahi, mulai dari penyaluran maupun data para penerima.
“Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil,” kata Darmadi, dalam keterangan persnya, Jumat (5/1).
“Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” sambungnya.
Selain itu, Darmadi mengatakan program Bansos memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif, karena hal itu menyangkut uang rakyat. Salah satunya, melalui pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos.
“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap dengan dibentuknya Panja, maka akan lebih mudah dalam mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan, agar tidak diselewengkan pihak tertentu.[prs]
