Realitarakyat.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (17/7).
Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, khususnya pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam forum tersebut, Hetifah mengapresiasi kinerja Kemendikdasmen yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp37,56 triliun atau 96,9 persen dari pagu anggaran.
“Kami mengapresiasi capaian realisasi anggaran yang tinggi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik,” kata Hetifah di hadapan peserta rapat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa transparansi dan sistem pengendalian internal harus terus diperkuat. “Pengelolaan anggaran bukan hanya soal serapan administratif. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran itu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Hetifah juga menyoroti sejumlah hal krusial, terutama terkait pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mendorong agar program afirmasi pendidikan benar-benar menyentuh layanan dasar, seperti listrik dan sanitasi di sekolah.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak di daerah 3T mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi juga akses terhadap layanan dasar yang memadai,” tegasnya.
Selain itu, Hetifah menilai bahwa program peningkatan kompetensi dan distribusi guru perlu dievaluasi secara menyeluruh. “Pemerataan tenaga pendidik masih menjadi tantangan besar. Kita perlu kebijakan yang berbasis data yang akurat dan terbarukan untuk mengatasi ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara satuan pendidikan, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menurutnya, sinergi itu penting agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“SMK harus lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Kolaborasi konkret antara sekolah dan dunia usaha mutlak diperlukan,” ujar Hetifah.
Tak ketinggalan, ia juga meminta agar mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dievaluasi. “SPMB harus transparan, adil, dan benar-benar bisa menjaring peserta didik yang berkualitas, bukan sekadar memenuhi kuota,” ujarnya.
Menutup rapat, Hetifah menegaskan komitmen Komisi X untuk terus mengawal reformasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah. “Kami akan terus mendukung upaya Kemendikdasmen dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Anggaran bukan sekadar angka, tapi alat perubahan untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.[prs]
