Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Ia menegaskan kasus yang menyangkut kepentingan umat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus ditangani secara transparan.
“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Abdullah dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/9).
Menurutnya, korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“KPK tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada yang dilindungi. Semua harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Politikus muda PKB itu juga mengingatkan KPK agar bekerja profesional dan tidak tebang pilih. Ia menilai praktik keberpihakan atau intervensi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.
Abdullah menambahkan, penyelesaian kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK untuk menjaga kredibilitasnya. Pasalnya, isu korupsi kuota haji telah menyedot perhatian masyarakat luas, khususnya calon jemaah haji yang dirugikan.
“Kita bicara soal ibadah umat yang suci dan sakral. Jangan sampai ibadah haji umat tercoreng oleh praktik-praktik kotor seperti korupsi. Karena itu, KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja,” katanya.
Ia menegaskan DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi proses hukum di KPK, sekaligus memastikan lembaga tersebut menjalankan prinsip good governance. Menurutnya, publik juga berhak tahu perkembangan penyidikan kasus tersebut.
“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah,” kata dia.
“Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK. Jangan sampai ada pihak yang mencoba melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” pungkas Abdullah.[prs]
