Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan Mahkamah Partai terkait penonaktifan sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi.
Menurut Dasco, langkah penonaktifan sebelumnya merupakan tindakan preventif yang belum melalui proses hukum partai secara penuh.
“Pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses,” ujar Dasco di Jakarta, Minggu (7/9).
Ia menambahkan, saat ini proses hukum partai telah berjalan sehingga MKD diminta menyesuaikan dengan mekanisme yang ada.
“Nah ini sudah diproses, nah kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Meski begitu, Dasco menegaskan status penonaktifan anggota dewan tersebut masih menunggu hasil sidang etik.
“Tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa kita akan melihat hasil sidang etiknya nanti, biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.[prs]
