Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti adanya dugaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal tersebut disampaikan Sahidin saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
“BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada,” kata Sahidin dalam keterangannya, Sabtu (20/9).
“Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,”
Sahidin menilai lemahnya pengawasan membuat program strategis Presiden Prabowo Subianto ini rawan disalahgunakan. Ia juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikendalikan oleh segelintir pihak, bukan benar-benar beroperasi sesuai tujuan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Menurutnya, tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi yang lemah bisa berujung pada kegagalan program.
“Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden justru bermasalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahidin juga mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan terpadu untuk mencegah potensi insiden, seperti keracunan makanan, sejak dini.
